Pada keadaan seperti apa perempuan boleh berwalikan dengan wali hakim

Bermula perempuan yang berwali hakim itu pada 10 tempat :

1.      Wali nasab tidak ada.

2.      Wali aqrab melakukan perjalanan sejauh masafatul qashr yaitu perjalanan sehari semalam atau dua hari atau dua malam dengan perjalanan yang berat maka pada ketika itu hakim yang bertindak selaku wali tidak boleh berpindah kepada wali ab’ad dengan syarat wali aqrab yang melakukan perjalanan masafatul qashr itu mempunyai hak/kewenangan untuk menikahkan perempuan itu. Seandainya ia tidak berwenang maka berpindahlah kepada wali ab’ad.(Tetapi) jika wali aqrab yang melakukan perjalanan masafatul qashr tersebut meninggalkan wakil di dalam negeri maka wakilnya itulah yang menikahkan (perempuan) itu, tidak boleh berpindah kepada wali hakim.

3.      Tempat hilang wali aqrab tidak diketahui atau tidak diketahui hidup matinya maka yang bertindak selaku wali dalam akad nikah itu adalah hakim.

4.      Wali aqrab ada dalam negeri jua tetapi tidak dapat dicari dan telah berusaha untuk menemukannya selama empat lima hari dan perempuan yang akan dinikahkan sangat darurat hendak nikah maka hakimlah yang bertindak selaku walinya karena darurat. (Tetapi) apabila hadir wali aqrab perempuan (yang telah dinikahkan oleh hakim) maka binasalah nikahnya maka diperbaharui akad nikahnya dengan wali aqrab.

5.      Tempat wali aqrab dalam perjalanan yang tidak boleh melakukan shalat qashr tetapi sangat sukar mendatangi dia sebab sangat takut umpamanya maka hakimlah yang bertindak selaku wali dalam akad nikahnya.tidak boleh berpindah kepada wali ab’ad.

6.      Tempat wali aqrab itu terpenjara ada dalam negeri dan sukar mendatanginya sebab sangat takut umpamanya maka hakim jualah yang bertindak selaku wali dalam akad nikah perempuan itu.

7.      Tempat wali aqrab itu pitam yang berlanjutan di dalam beberapa masa sekira2 kesukaraan menanti sembuhnya maka pada ketika itu hakimlah yang menjadi wali nikah, tiada berpindah kepada wali ab’ad. (dan kata setengah) ulama berpindahlah hak wali kepada wali ab’ad.

8.      Wali aqrab menjadi calon mempelai laki-laki dari perempuan yang akan dinikahinya sedangkan wali aqrab yang sederajat dengannya tidak ada maka hakimlah yang menjadi walinya.

9.      Wali aqrab sedang melaksanakan haji atau ‘umrah.

10.  Wali aqrab enggan/adhal mewalikannya. Enggannya harus dihadapan qadhi. Jika enggannya tersebut berulang-ulang sekira-kira menjadi fasiq ia yakni tiga kali atau lebih enggannya itu maka berpindahlah hak perwaliannya kepada wali ab’ab tiada kepada hakim.

Tidak sah hakim menikahkan orang yang berasal dari luar wilayah kekuasaaanya/kewenangannya. Demikian pula orang yang tidak diketahui asal-usulnya/riwayat kehidupannya dan wajib bagi hakim memeriksa pada yang demikian itu, maka memadai dalam memeriksa itu dengan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan atau 4 orang perempuan yang adil atau dengan pengetahuan hakim sendirinya.
Sumber : Kitab Bab an Nikah karya Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjary halaman 8 – 9.